Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia, mempertimbangkan banyaknya kasus pekerja/buruh yang terinfeksi covid-19 dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Terbitanya SE tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Covid-19 pun dikategorikan sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK) dalam klasifikasi enyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, yaitu kelompok faktor pajanan biologi.

Dilansir dari situs Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah berkata, “Untuk itu, pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena covid-19 berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Baca juga:

Kebijakan WHO tentang Perkumpulan Massa di Tengah Pandemi Covid-19

Dimaksudkan untuk Menghibur Tentara, Terapi Musik Kini Jadi Pengobatan

Pekerja/buruh yang dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik mengidap PAK karena covid-19 yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan: dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, kebidanan, tenaga teknik biomedika, serta ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan.

Selain itu, JKK juga diberikan untuk tenaga pendukung kesehatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi covid-19 seperti para pekerja kebersihan, pekerja binatu (laundry), dan lainnya, serta tim relawan yang ebrtugas menanggulangi pandemi covid-19.

Untuk para pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, diimbau segera mengurusnya untuk dapat memberi hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

RUJUKAN:

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Sumber gambar: Kompas.com

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Hey there!

Sign in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Close
of

Processing files…